Image of Sistem KetataNegaraan Indonesia

Text

Sistem KetataNegaraan Indonesia



Sistem ketatanegaraan yang kaku merupakan keterpurukan politik pemerintah terhadap kontrol masyarakat, namun membuka peluang untuk intervensi politik di dalam setiap aktivitas pemerintahan negara yang mengabtraksikan ruang publik kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu sebabnya C.F Strong (1966-2004:190) menyatakan bahwa jika putusan legislatif mengabaikan opini masyarakat, opini tersebut dapat memaksa kekuasaan badan pembuat undang-undang untuk mengubah atau mencabut keputusan itu atau menjadikannya "dead letter" (tidak berlaku) dengan jalan menolak untuk mematuhinya.

Dengan demikian, ciri utama sifat konstitusi yang kaku adalah adanya pembatasan terhadap ruang gerak legislatif oleh suatu hal yang berada di luar kekuasaan itu. Ciri tersebut merupakan intervensi politik dalam semua bentuk aktivitas pembuatan peraturan undang-undang maupun aspek keputusan hukum yang dominan berada pada eksekutif dan hegemoni kekuasaan otoritas negara di atas segalanya.

Meskipun mahkamah konstitusi telah dibentuk dan difungsikan sesuai dengan sistem demokratisasi kekuasaan negara dalam hal "check and balances", namun kehadirannya belum bisa memberikan jaminan terhadap pelanggaran pemerintah dalam arti "impeachment" yang eksplisit, melainkan lebih pada nuansa agregat kepentingan kekuasaan yang implisit berujung pada "impunity" karena adanya peluang imputasi cetiris paribus dalam hal "deterministic causality" seperti diatur dalam pasal 80, jo. pasal 82, UU No.24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi yang menjadi problem dan polemik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa political will penguasaan negara belum optimal dalam mengakseskan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok kekuasaan, melainkan cenderung melegitimasikan kekuasaan negara pada posisi otoritas "prima faice". itu pertanda bahwa mahkamah konstitusi dalam kiprahnya tidak independen. khususnya dalam hal power legitimate, mahkamah konstitusi secara abstraktif lebih hanya dijadikan "perisai" untuk memuluskan internal constrain terhadap supremacy of power dari pada supremacy of law; atau barangkali lebih tepat disebut rules of the man dari pada rules of the law.


Ketersediaan

Tidak ada salinan data


Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
328.342 AMO s
Penerbit Rajawali Pers : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
xxxvi, 526 hlm.; 21 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
979-3654-64-3
Klasifikasi
328.342
Tipe Isi
other
Tipe Media
other
Tipe Pembawa
other (computer)
Edisi
Ed. I Cet. II
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this